Tito Karnavian, Pilpres 2024 : Siapa Pun Presidennya Kita Harapkan Pendukung IKN
LANGITBET, Menteri Luar Negeri, Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara harus disikapi dengan optimistis. Bukan tanpa alasan, bekas Kapolri itu mengatakan seperti itu karena saat ini telah memiliki payung hukum yang jelas dan landasan yang kuat.
" Harus optimistis, the show must go on, " jelas Mendagri dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022.
Karena itu, Tito Karnavian meminta kepada semua pihak agar mendukung proses pemindahan IKN, termasuk siapa pun yang bakal menjadi pemimpin negaranya nanti.
Terlebih, karena pemindahan IKN telah didukung oleh regulasi yang kuat dari mulai undang-undang hingga peraturan pemerintah.
" Itu sudah ada undang-undangnya, kemudian dasar hukumnya, dan PP (Peraturan Pemerintah) sebentar lagi, " jelas Tito Karnavian.
" Kalau nanti pada 2024 kita harapkan siapa pun presidennya, atau siapa pun pemimpinnya, pendukung IKN, "
Terkait sistem pemerintahan IKN nantinya, mendagri menjelaskan kawasan tersebut akan berbentuk provinsi dengan kekhususan.
Regulasi pengatur kekhususan yang dimiliki IKN baru tersebut, Tito mengatakan, untuk saat ini sedang dalam proses penyusunan. Ditargetkan, aturan tersebut bakal rampung dalam waktu dekat.
" Nah untuk itu ada amanat membuat PP mengenai tata cara pemerintahan disini, dan kami menargetkan satu bulan selesai, " ujar Mendagri.
Tito Karnavian menjelaskan, sistem pemerintahan IKN Nusantara setara provinsi dengan kekhususan sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Terdiri atas provinsi dan Kabupaten/Kota, namun dalam Pasal 18B UUD 1945 mengenal adanya pemerintahan daerah bersifat khusus.
Daerah itu, seperti Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Papua, dan Daerah Istimerah Yogyakarta. Sejumlah daerah tersebut memiliki kekhususan yang berbeda-beda.
